Jakarta, GemaBerita – Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, menyoroti kinerja Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) pasca banyaknya Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Adies mengungkapkan, pihaknya membuka peluang untuk mengevaluasi kinerja Bawaslu sebagai langkah memperbaiki sistem pemilu ke depan.
“Mungkin nanti bukan hanya DKPP ya, Bawaslu juga mungkin perlu diberikan evaluasi dan rekomendasi,” ujar Adies di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Kamis (6/3/2025).
Adies menegaskan, sebagai lembaga pengawas pemilu, Bawaslu seharusnya mampu mencegah terjadinya kecurangan yang berujung pada PSU di berbagai wilayah.
“Bawaslu kan juga banyak di daerah-daerah, nah kerjanya apa juga Bawaslu ini mengawasi? Begitu tiba-tiba hampir 150-an wilayah diperintahkan PSU oleh Mahkamah Konstitusi,” tegasnya.
Politisi Partai Golkar ini menambahkan, jika kinerja Bawaslu, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) berjalan optimal, maka kecurangan yang memicu PSU dapat dihindari.
“Jadi ini mungkin awal dari DKPP. Mudah-mudahan ke depan, sistem pemilihan umum bisa lebih baik. Kita juga akan melihat keputusan MK, belum dibahas juga tentang isu rekayasa engineering dan lain sebagainya,” jelas Adies.
Sebelumnya, Komisi II DPR telah melakukan evaluasi tertutup terhadap pimpinan DKPP pada 11 Februari 2025. Rapat tersebut menghasilkan 10 poin rekomendasi yang kemudian dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis (6/3/2025).
Komentar