Jakarta, GemaBerita — Setelah rampungnya efisiensi melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, pemerintah akhirnya membuka blokir anggaran senilai Rp 86,6 triliun untuk 99 kementerian dan lembaga. Langkah ini menjadi titik balik dalam akselerasi belanja negara, yang mengalami lonjakan tajam sejak awal tahun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah melaporkan hasil pelaksanaan Inpres kepada Presiden Prabowo Subianto pada 7 Maret 2025. Setelah laporan disampaikan, Menkeu mengajukan persetujuan untuk membuka blokir anggaran dan menyelaraskan belanja dengan prioritas pemerintah.
“Kami melihat percepatan belanja ini sebagai langkah strategis untuk mendukung program nasional,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa edisi April 2025, Jumat (2/5/2025).
Dari total anggaran yang dibuka, Rp 33,11 triliun dialokasikan untuk restrukturisasi 23 kementerian dan lembaga baru dalam Kabinet Merah Putih. Sisanya, Rp 53,49 triliun, disebar ke 76 kementerian dan lembaga lainnya.
Efek dari kebijakan ini terlihat dalam lonjakan belanja negara sejak Maret. Jika pada Januari realisasi belanja hanya Rp 24,4 triliun dan Februari Rp 83,6 triliun, maka angka pada Maret melonjak hingga Rp 196,1 triliun, atau naik 372 persen dibanding bulan sebelumnya.
“Ini yang kami sebut akselerasi belanja, yang kini telah mencapai 16,9 persen dari total belanja APBN,” tambah Suahasil.
Hingga akhir Maret, belanja negara tercatat Rp 620,3 triliun, atau 17,1 persen dari target Rp 3.621,3 triliun. Dari angka itu, Rp 413,2 triliun berasal dari belanja pemerintah pusat, sementara Rp 207,1 triliun dialokasikan untuk transfer ke daerah.
Di sisi pendapatan, negara telah mengumpulkan Rp 516,1 triliun hingga Maret, atau 17,2 persen dari target tahun ini. Penerimaan perpajakan menyumbang Rp 400,1 triliun, sedangkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 115,9 triliun.
Dengan realisasi ini, defisit APBN hingga Maret 2025 berada di angka Rp 104,2 triliun, setara 0,43 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau 16,9 persen dari target tahun ini.
Komentar