Palembang, GemaBerita – Wakil Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Cik Ujang, memberikan pandangannya terkait maraknya aksi premanisme di wilayahnya, terutama di Kota Palembang. Di tengah gencarnya penertiban juru parkir (jukir) liar yang diduga terkait praktik premanisme, dirinya justru menekankan bahwa pembinaan terhadap para pelaku masih menjadi opsi yang relevan.
Menurut Cik Ujang, akar dari permasalahan ini lebih banyak berkutat pada persoalan ekonomi masyarakat. “Aksi premanisme bisa dibina, kadang hal ini rata-rata karena masalah ekonomi,” ungkapnya pada Sabtu (17/5/2025).
Ia menjelaskan, kesulitan ekonomi dapat mendorong seseorang untuk mencari jalan pintas, termasuk melalui tindakan yang melanggar hukum. “Kalau masyarakat kenyang, anak bisa sekolah, mana mungkin dia mau (melakukan premanisme), untuk itu bagaimana ekonomi kesejahteraan masyarakat dapat kita tingkatkan,” imbuhnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel, di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur, berkomitmen untuk tidak hanya melakukan penindakan terhadap praktik premanisme, tetapi juga fokus pada upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Langkah ini dipandang sebagai strategi preventif jangka panjang untuk menekan angka premanisme di Sumsel.
Lebih lanjut, Cik Ujang berharap operasi pemberantasan premanisme yang sedang berjalan dapat memberikan efek jera kepada para pelaku. Namun, ia juga meyakini dengan perbaikan kondisi ekonomi, potensi munculnya premanisme dapat diminimalisir secara signifikan.
“Saya yakin aksi premanisme di Palembang ini tidak terlalu (parah). Dengan adanya operasi ini, diharapkan masyarakat sadar dan dapat menyesuaikan sehingga Sumsel terhindar dari premanisme,” pungkasnya.
Pemprov Sumsel optimis bahwa pendekatan ganda, yaitu penindakan tegas dan penguatan ekonomi masyarakat, akan mampu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif di seluruh wilayahnya.
Komentar