Jakarta, GemaBerita — Suasana Ruang Samiti di Kompleks Parlemen, Jakarta, siang itu terasa berbeda. Pimpinan MPR RI menerima langsung kedatangan Badan Eksekutif Mahasiswa Sumatera Selatan (BEM Sumsel) yang membawa sederet tuntutan strategis, mulai dari revisi tunjangan anggota DPR RI hingga percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset.
Koordinator BEM Sumsel, Adrian Dwi Putra, menyebut audiensi ini bukan sekadar formalitas, melainkan bentuk nyata pengawalan mahasiswa terhadap jalannya negara.
“Kami datang membawa suara mahasiswa Sumsel. Harapannya, tuntutan ini bisa langsung didengar dan ditindaklanjuti oleh MPR RI,” ujar Adrian dalam keterangannya, Kamis (4/9/2025).
Adrian menjelaskan, tuntutan yang mereka bawa mencakup tiga hal utama: revisi tunjangan DPR yang sempat diklarifikasi Presiden Prabowo Subianto, percepatan RUU Perampasan Aset, serta evaluasi program pendidikan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Yang paling krusial itu soal RUU Perampasan Aset dan tunjangan DPR. Tapi kami juga soroti program MBG, termasuk isu guru dan jenjang pendidikan D4 ke S1,” lanjutnya.
Menurut Adrian, pihaknya cukup lega karena dokumen tuntutan telah diterima dan ditandatangani langsung oleh pimpinan MPR RI. Namun, ia tetap berharap agar wilayah lain juga diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi serupa.
“Senang karena diterima, tapi kami ingin ada kelanjutan. Jangan sampai aspirasi hanya berhenti di meja audiensi,” tegasnya.
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menyambut baik kedatangan mahasiswa dan menegaskan bahwa lembaganya memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menindaklanjuti setiap aspirasi.
“Tugas kami bukan hanya menerima, tapi juga membawa aspirasi ini ke rapat pimpinan dan Badan Musyawarah DPR. Semua yang berkaitan langsung dengan MPR akan kami proses,” ujar Lestari.
Ia menambahkan, respons yang baik harus disertai dengan refleksi mendalam dari para anggota parlemen.
“Introspeksi itu penting. Baik sebagai pimpinan maupun anggota DPR dan DPD, kami harus terus mengevaluasi diri,” katanya.
Senada dengan Lestari, Wakil Ketua MPR RI Abcandra Akbar Supratman turut mengapresiasi sikap kritis mahasiswa. Ia menyebut dokumen tuntutan telah ditandatangani bersama Badan Aspirasi Masyarakat.
“Terima kasih atas dukungan dan masukan dari teman-teman mahasiswa. Kami mohon maaf jika ada kekurangan, dan semoga Indonesia tetap utuh dan kuat,” ucap Abcandra.
Sementara itu, Anggota MPR RI Kawendra Lukistian menjelaskan bahwa setiap isu akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme komisi di DPR RI.
“Kalau soal guru, itu ranah Komisi X. Buruh masuk Komisi IX. Jadi tidak bisa dijawab sekaligus, harus per komisi,” jelas Kawendra.
Ia juga mengingatkan bahwa sidang komisi DPR RI bersifat terbuka dan bisa dipantau langsung oleh masyarakat.
“Setiap hari ada sidang yang disiarkan di TV Parlemen. Transparansi itu tersedia, tinggal kita mau pantau atau tidak,” imbuhnya.
Kawendra menegaskan bahwa Badan Aspirasi Masyarakat akan meneruskan semua tuntutan ke komisi terkait, sehingga mahasiswa tidak perlu menyampaikan satu per satu.
“Teman-teman cukup serahkan ke BAM. Kami yang akan teruskan ke komisi-komisi yang relevan,” tutupnya.
Komentar