Banyuasin, GemaBerita — Pemerintah Kabupaten Banyuasin menetapkan 79 desa sebagai wilayah rawan bencana. Penetapan ini diumumkan dalam Rapat Koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Netta Indian, Rabu (17/9/2025), sebagai bagian dari upaya memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan daerah.
“Bencana di Banyuasin bukan hal baru. Tingkatnya tinggi dan merata di semua kecamatan. Kita harus bersinergi, bukan saling tunggu,” ujar Netta dalam rapat yang digelar di ruang Sekretaris Daerah.
Ia menekankan pentingnya pelaporan langsung dari desa, bukan sekadar menunggu informasi dari media luar. “Kepala desa jangan pasif. Kalau ada kejadian, laporkan segera. Jangan sampai kita tahu dari luar duluan,” katanya.
Kepala BPBD Banyuasin, Reza Agust Perdana, memaparkan bahwa dari tahun 2021 hingga 2025, tercatat 243 kejadian bencana. Karhutla mendominasi dengan 172 insiden, menghanguskan 904 hektar lahan dan berdampak pada 24.784 jiwa. Cuaca ekstrem menyusul dengan 51 kejadian, merusak 561 rumah dan memengaruhi lebih dari dua ribu warga. Sementara banjir tercatat sebanyak 19 kali.
“Dari 79 desa rawan, baru 47 yang sudah difasilitasi dengan peralatan penanggulangan. Sisanya masih menunggu realisasi,” jelas Reza. Ia menambahkan bahwa distribusi alat akan terus diupayakan agar seluruh desa memiliki kemampuan tanggap darurat yang memadai.
Netta juga mengingatkan agar peralatan yang telah disalurkan dijaga baik dan tidak dialihkan untuk kepentingan pribadi. “Ini bukan sekadar alat, tapi bagian dari tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai disalahgunakan,” tegasnya.
Langkah ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menekankan pentingnya peringatan dini dan kesiapsiagaan. Pemerintah daerah berharap, sinergi antara perangkat desa, BPBD, dan masyarakat bisa memperkuat daya tahan Banyuasin menghadapi ancaman bencana yang kian kompleks.
Komentar