Palembang, GemaBerita — Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) menghadapi tantangan besar dalam sektor perumahan. Data terbaru dari Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) menyebutkan, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah ini mencapai 148.609 unit pada tahun 2025.
“Angka ini kami himpun dari DTSEN dan input kabupaten/kota. Sebarannya cukup merata, tapi ada tiga daerah yang angkanya tembus di atas 20 ribu unit,” ujar Kepala Disperkim Sumsel, Novian Aswardani, Kamis (11/9/2025).
Tiga wilayah dengan jumlah RTLH tertinggi adalah Kabupaten Ogan Ilir (26.413 unit), Musi Banyuasin (25.313 unit), dan Banyuasin (23.111 unit). Namun, daerah lain juga mencatat angka signifikan:
- OKU Selatan: 18.059 unit
- Muara Enim: 9.179 unit
- Musi Rawas: 8.678 unit
- Lahat: 7.009 unit
- PALI: 6.834 unit
- Ogan Komering Ilir (OKI): 5.569 unit
- Empat Lawang: 5.097 unit
- OKU Timur: 4.164 unit
- Kota Palembang: 3.067 unit
- Muratara: 2.797 unit
- Pagar Alam: 1.295 unit
- OKU: 1.045 unit
- Lubuklinggau: 734 unit
- Prabumulih: 245 unit
Meski tantangannya besar, pemerintah provinsi tak tinggal diam. Tahun ini, sebanyak 3.025 unit RTLH ditargetkan mengalami peningkatan kualitas. Sumber pendanaannya berasal dari berbagai skema: dana desa untuk 6 unit, APBD untuk 2.865 unit, dan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) sebanyak 154 unit.
“Kami dorong perusahaan-perusahaan di Sumsel untuk aktif berkontribusi lewat CSR. Sampai akhir Agustus, baru 24 unit yang berhasil ditingkatkan kualitasnya,” kata Novian.
Selain itu, Pemprov Sumsel juga menetapkan target renovasi khusus sebanyak 79 unit RTLH. Menurut Novian, upaya ini bukan sekadar memperbaiki fisik bangunan, tapi juga bagian dari strategi menciptakan lingkungan sehat dan mendukung tumbuhnya generasi unggul.
“Rumah yang layak itu bukan hanya soal atap dan dinding, tapi juga soal harapan. Harapan untuk hidup lebih sehat, lebih aman, dan lebih bermartabat,” tuturnya.
Dengan jumlah RTLH yang masih tinggi, langkah-langkah perbaikan ini menjadi krusial. Pemerintah daerah diharapkan terus bersinergi, baik lewat anggaran publik maupun kemitraan swasta, agar hunian layak bukan lagi impian bagi warga Sumsel.
Komentar