Jakarta, GemaBerita – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan sejumlah provinsi lain diimbau untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun 2025. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi awal musim kemarau 2025 akan terjadi secara bertahap mulai akhir April hingga Juni di sebagian besar wilayah, dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada periode Juni–Agustus.
“Pada April-Mei 2025, risiko karhutla umumnya rendah, namun beberapa area di Riau, Sumatera Utara, dan NTT mulai menunjukkan risiko menengah hingga tinggi. Juni 2025, peningkatan signifikan risiko karhutla di Riau (41,5% wilayah berisiko tinggi), Sumatera Utara, Jambi, dan sekitarnya,” ujar Plt. Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati.
Risiko karhutla akan meluas pada Juli-September 2025, ke Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua. Kemudian, wilayah NTT, NTB, Papua Selatan, Kalimantan Selatan, serta Bangka Belitung menjadi wilayah dengan potensi risiko tertinggi. Sementara pada Oktober 2025, risiko karhutla diprediksi tetap tinggi di NTT, Papua Selatan, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah.
Selain Sumsel, provinsi Riau, Jambi, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Papua Selatan juga diminta untuk mempersiapkan langkah preventif dan mitigasi berbasis prediksi BMKG. Di samping itu, BMKG memberikan beberapa rekomendasi seperti peningkatan kewaspadaan seluruh pihak diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan sejak dini, terutama menjelang dan selama puncak musim kemarau (Juni-Oktober 2025).
Dwikora menjelaskan pemanfaatan Informasi BMKG yaitu informasi prediksi iklim dan potensi karhutla BMKG dapat diakses secara interaktif melalui situs resmi BMKG. Data kualitas udara, hotspot, dan prediksi potensi karhutla juga tersedia untuk mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat.
“BMKG berkomitmen untuk terus memantau perkembangan iklim dan potensi karhutla serta menyampaikan informasi terkini kepada masyarakat dan pihak terkait demi mencegah dampak buruk yang mungkin terjadi,” katanya. (*)
Komentar